Boalemo, pagata.id – Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) yang berlangsung di ruangan Komisi I DPRD Boalemo menjadi panggung penting bagi Ketua DPRD Kabupaten Boalemo, Karyawan Eka Putra Noho, untuk menegaskan arah kebijakan legislasi daerah.
Di hadapan anggota dewan dan perwakilan dinas terkait, Eka menekankan bahwa penyusunan setiap rancangan peraturan daerah (Ranperda) tidak boleh dilakukan secara asal-asalan atau sekadar menggugurkan kewajiban administratif.
Menurutnya, setiap Ranperda harus lahir dari analisis mendalam terhadap kondisi riil masyarakat, agar produk hukum yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata dan berpihak pada kepentingan publik.
Dirinya menilai, pembentukan perda bukan hanya agenda rutin DPRD, tetapi merupakan tanggung jawab moral dan politik dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Boalemo.
Pernyataan tersebut menjadi fokus utama dalam rapat Bapemperda yang turut dihadiri anggota DPRD serta perwakilan dari berbagai dinas. Senin (10/11/2025) Pada kesempatan itu, dibahas 13 usulan Ranperda yang tengah dipertimbangkan untuk masuk dalam program legislasi daerah tahun mendatang.
Eka menegaskan bahwa kuantitas bukanlah ukuran keberhasilan, melainkan kualitas dan manfaat yang harus menjadi prioritas utama. Ia mendorong agar seluruh pihak terlibat lebih selektif dan cermat dalam menyusun peraturan, sehingga hasilnya benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah.
“Kita harus memastikan setiap perda yang dibentuk membawa manfaat langsung bagi masyarakat dan mendukung pembangunan daerah,” tegas Eka.
Setelah seusai rapat, dalam wawancara bersama awak media, Eka kembali menegaskan pentingnya kemandirian daerah dalam menentukan arah kebijakan. Ia mengingatkan bahwa DPRD dan pemerintah daerah tidak boleh hanya terpaku pada instruksi dari pemerintah pusat maupun provinsi, melainkan harus berani mengambil langkah yang sesuai dengan kondisi Boalemo.
“Jangan kita terfokus pada perintah pusat maupun perintah daerah, Kita tidak boleh hanya menunggu arahan atau meniru kebijakan dari tingkat yang lebih tinggi. Boalemo punya karakteristik dan tantangan sendiri, dan kebijakan kita harus lahir dari realitas itu,” sambungnya.
Legislator yang menduduki Ketua DPRD dua periode itu menambahkan, penyusunan kebijakan yang efektif harus disertai dengan pertimbangan matang, pandangan luas, dan kesadaran penuh akan dampaknya bagi masyarakat. Ia menilai, kehati-hatian dan ketepatan arah kebijakan menjadi kunci agar setiap perda yang dibentuk tidak sekadar simbol, tetapi benar-benar bermanfaat bagi publik.
“Untuk melahirkan suatu kebijakan, kita harus mempertimbangkan segala sesuatunya dengan matang,” tandasnya.
Terakhir Ketua DPRD Boalemo menegaskan komitmennya bersama jajaran legislatif untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah. Melalui proses legislasi yang terarah dan berpihak kepada rakyat, DPRD Boalemo bertekad menghadirkan perda yang mendorong kemajuan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata. (pd)
