Boalemo, pagata.id – Ketimpangan pembangunan di daerah kembali menjadi bahan evaluasi dalam Rapat Paripurna ke-32 DPRD Kabupaten Boalemo. Dalam rapat yang digelar di ruang sidang paripurna itu, sejumlah persoalan mendasar masyarakat, mulai dari kondisi jalan yang rusak hingga minimnya layanan kesehatan di desa terpencil, menjadi sorotan serius para wakil rakyat.
Persoalan tersebut disampaikan langsung oleh Anggota DPRD Boalemo, Abdul Rahman Genti, yang juga Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, disela-sela membacakan pokok pikiran fraksi terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Dalam penyampaiannya, Abdul Rahman menegaskan bahwa Fraksi Partai Demokrat tetap konsisten mendukung setiap kebijakan pemerintah daerah yang berpihak pada kepentingan rakyat, namun akan bersikap tegas terhadap kebijakan yang dinilai tidak transparan dan tidak menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Kami Fraksi Demokrat akan mendukung setiap kebijakan yang berpihak kepada rakyat, namun akan bersikap tegas terhadap setiap kebijakan yang tidak transparan dan tidak pro terhadap kepentingan rakyat,” ujar Abdul Rahman di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Boalemo. Selasa (11/11/2025)
Lebih lanjut, Sekertaris Fraksi ini menyoroti kondisi jalan di Desa Tangga Barito, Kecamatan Dulupi, yang hingga kini belum tersentuh pembangunan. Jalan yang menjadi akses utama masyarakat itu, kata dia, sudah lama rusak dan belum diperbaki karena terkendala dokumen Amdal yang belum tersedia.
Dirinya menegaskan bahwa pemerintah daerah harus menaruh perhatian lebih terhadap persoalan tersebut agar dapat segera dianggarkan dalam APBD Tahun 2026, sehingga masyarakat tidak lagi terisolasi oleh kondisi jalan yang memprihatinkan.
“Bukan kali ini pembahasan di Paripuna sebelum-sebelumnya juga saya menyinggung kondisi tersebut, jadi kami berharap di tahun anggaran 2026, dokumen Amdal untuk ruas jalan di Desa Tangga Barito dapat disiapkan dan dianggarkan. Sudah beberapa tahun jalan itu belum diperbaiki karena kendalanya pada dokumen yang belum tersedia,” jelasnya.
Selain soal infrastruktur, Abdul Rahman legislator yang juga dikenal dengan komitmennya terhadap aspirasi masyarakat di daerah terpencil ini juga membawa aspirasi masyarakat Moliulo.
Daerah pelosok itu hingga kini belum memiliki tenaga kesehatan tetap. Belum juga kondisi ini membuat warga kesulitan mendapatkan layanan medis, terutama ketika terjadi keadaan darurat.
Ia menggambarkan bagaimana warga setempat harus menyeberangi sungai menggunakan perahu selama hampir satu jam untuk mencapai fasilitas kesehatan terdekat. Kondisi ini, menurutnya, mencerminkan masih adanya kesenjangan pelayanan publik di wilayah Boalemo yang perlu segera ditangani.
“Masyarakat Moliulo menyampaikan salam dan harapan agar pemerintah dapat menempatkan tenaga kesehatan di wilayah mereka. Saat ini, jika ada warga yang sakit, mereka harus menyeberang menggunakan perahu kurang lebih satu jam untuk mendapatkan layanan kesehatan,” tutur Abdurahman.
Dengan penuh harap, dirinya menegaskan bahwa suara rakyat dari pelosok desa seperti Tangga Barito dan Moliulo harus menjadi perhatian utama dalam perencanaan anggaran daerah tahun mendatang. Menurutnya, pembangunan yang adil tidak hanya soal proyek besar di pusat kabupaten, tetapi juga menyentuh kebutuhan dasar masyarakat di dearah terpencil. (pd)
