pagata.id | Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo terus berupaya membentengi para aparatur serta warga desa dari risiko pelanggaran aturan.
Langkah ini diwujudkan melalui pembukaan agenda Penyuluhan Hukum Program Jaga Desa (Jaksa Garda Desa) di Hotel Grand Amalia, Jumat (21/8).
Sesi sosialisasi yang diresmikan langsung oleh Wakil Bupati Boalemo, Lahmuddin Hambali, tersebut difokuskan bagi jajaran pemerintah Desa dan warga Desa Pangi, Kecamatan Dulupi.
Agenda ini dirancang sebagai wadah edukasi mendalam terkait tata cara pengelolaan administrasi serta pemanfaatan anggaran desa agar tetap berada di koridor yang tepat.
Melalui arahannya, Lahmuddin meminta seluruh peserta tidak ragu memanfaatkan ruang diskusi ini untuk berkonsultasi mengenai berbagai regulasi.
Langkah preventif dianggap jauh lebih krusial dibanding penyelesaian sengketa di kemudian hari.
“Setiap pelaksanaan program pembangunan desa harus dibarengi dengan pemahaman aturan yang matang. Hal ini penting untuk mengikis potensi munculnya kendala hukum di tengah jalan,” ujar Lahmuddin.
Dirinya juga berpesan agar prinsip keterbukaan informasi dan pelibatan warga terus dikedepankan.
Kerja sama intensif dengan instansi pembina menjadi kunci agar roda pemerintahan tingkat desa dapat beroperasi secara jujur, bertanggung jawab, serta tepercaya.
Melalui integrasi Program Jaga Desa ini, kolaborasi antara pemangku kebijakan, masyarakat, dan jajaran aparat penegak hukum diharapkan semakin solid.
Sinergi tersebut diproyeksikan mampu mengawal seluruh alokasi pembangunan agar memprioritaskan kesejahteraan warga serta berintegritas tinggi. (**)
