pagata.id | Soal urusan dana desa, akuntabilitas dan niat melayani warga memang wajib jadi prioritas utama.
Tanpa dibekali pemahaman aturan yang oke, alokasi anggaran desa rawan melenceng dari misi utamanya untuk menyejahterakan masyarakat.
Pesan penting ini digarisbawahi langsung oleh Wakil Bupati Boalemo, Lahmuddin Hambali, saat melantik Penjabat (Pj.) Kades Balate Jaya di Ruang Vicon Kantor Bupati Boalemo, Rabu (26/8/2026).
Di depan para pejabat dan perangkat desa, orang nomor dua di pemerinthan Boalemo itu membagikan reminder penting soal pola pikir saat memimpin desa.
“Jangan jadikan desa ini sebagai lumbung pencaharian. Mari kita jadikan desa sebagai tempat mengabdi dan bekerja sepenuhnya untuk masyarakat,” tutur Lahmuddin.
Pesan ini disampaikan bukan tanpa dasar, sebab dirinya sempat membeberkan catatan evaluasi penting terkait dinamika kepemimpinan desa di lapangan.
Salah satunya yaitu adanya temuan oknum Pj. Kades yang nekad memaksakan pencairan dana untuk kegiatan yang belum terdaftar di APBD-Des.
Biar tata kelola keuangan desa tetap terarah dan transparan, Pemkab Boalemo siap pasang aturan main yang tegas.
Siapa pun Pj. Kades yang kedapatan menabrak prosedur administrasi, siap-siap menerima konsekuensi logis berupa evaluasi jabatan.
“Tidak perlu menunggu usulan dari BPD, kalau Pj. Kades salah dan melanggar, SK-nya langsung dicabut,” terang Wabup.
Beliau juga menitipkan standar kualifikasi khusus bagi figur pimpinan desa agar roda administrasi di desa berjalan makin rapi ke depannya.
“Kuncinya ada pada pemahaman administrasi. Itulah mengapa penjabat yang ditunjuk harus orang yang paham tata kelola, minimal seperti berlatar belakang guru,” imbuhnya.
Lewat pendekatan ini, Pemkab Boalemo ingin mengajak seluruh jajaran aparatur desa untuk upgrade kualitas pelayanan dan makin transparan mengelola amanah rakyat. (**)
