pagata.id | Menjadi pejabat publik di era digital memang butuh kesabaran ekstra dan mental sekuat baja hantaman badai.
Salah ngomong dikit, langsung viral masuk FYP; bikin kebijakan besar, langsung dikuliti habis-habisan di dunia maya bak investigasi detektif konoha.
Begitulah gambaran panggung politik di Kabupaten Boalemo belakangan ini, di mana aksi saling balas argumen antara pemerintah dan pengkritik menjelma jadi tontonan sinetron realita yang paling ditunggu-tunggu warganet.
Dinamika antara pemerintah daerah dan para pengkritik di Boalemo belakangan ini memang lagi seru-serunya, mirip linimasa media sosial yang nggak pernah sepi dari trending topic.
Di satu sisi, pemerintah mencoba santuy menanggapi berbagai sorotan publik. Di sisi lain, para pengkritik juga nggak mau kalah gercep membongkar persoalan anggaran sampai urusan utang daerah.
Kalau dianalogikan, hubungan pemerintah dan pengkritik ini ibarat pasangan yang lagi LDR (Lelah dengan Drama).
Yang satu sibuk menjelaskan hasil kerja nyata biar kelihatan productive, yang satu lagi rajin banget ngecek laporan keuangan kayak netizen lagi stalking akun mantan atau ngecek resi paket belanjaan online yang nggak dateng-dateng.
Di kubu pemerintah, kritikan pedas sempat ditanggapi dengan analogi kuliner sambil memamerkan capaian membawa 8 Proyek Strategis Nasional (PSN) ke daerah di tengah kondisi dompet fiskal yang lagi diet ketat ala anak kos akhir bulan.
Pesannya jelas: walau dompet lagi seret dan kepala agak pusing tujuh keliling, kerjaan buat rakyat harus tetap tancap gas pol, biar nggak gampang baper apalagi berujung kena mental gara-gara komentar pedas warganet yang budiman.
Tapi di sisi seberang, kelompok pengkritik juga nggak mau kehilangan panggung.
Mereka gercep menyoroti persoalan kebijakan fiskal dan pinjaman daerah senilai Rp25 miliar, lengkap dengan hitung-hitungan asumsi beban bunga yang bikin jidat berkerut seketika mirip soal matematika ujian nasional.
Bagi mereka, urusan anggaran publik ini nggak bisa cuma dibayar pakai niat baik atau senyuman manis pejabat skincare-an, tapi butuh transparansi angka yang jelas biar nggak jadi teori konspirasi baru di warkop-warkop.
Lalu, di tengah adu mekanik argumen ini, siapa sih yang sebenarnya benar? Jawabannya: dua-duanya punya porsi logika yang masuk akal, nggak ada yang perlu dibanting ke israel.
Pemerintah jelas butuh ruang dan ketenangan buat ngebut ngerjain program pembangunan tanpa harus ciut nyali tiap kali kena roasting massal.
Di sisi lain, masyarakat dan pengamat juga berhak kritis mengawal uang rakyat agar aliran dana tetap on track di jalur yang benar, bukan malah nyasar.
Kritik pidis dan pembelaan ala pejabat ini toh sebenarnya bumbu penyedap warna-warni demokrasi lokal biar hidup nggak flat kayak triplek.
Biar tidak ada yang tensi tinggi sampai darah tinggi mendadak, kuncinya ada di komunikasi yang nyambung bukan malah adu gengsi, ngambek, atau baper berkepanjangan kebawa mimpi basah.
Pada garis besarnya, kritik dan kebijakan itu ibarat dua sisi mata uang hanya bikin pusing kalau dilihat sebelah mata, tapi keren kalau disatukan.
Yuk, buang jauh-jauh rasa baper dan ego masing-masing. Mari kita bikin Boalemo makin glowing lewat aksi nyata dan kolaborasi yang asyik. Stay chill, stay productive, dan mari majukan daerah ini yang kita cintai. (pd)
