Boalemo, pagata.id – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo sekaligus Sekretaris Fraksi Demokrat, Abdul Rahman Genti, menegaskan pentingnya peningkatan dan evaluasi kinerja bagi tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang saat ini berjumlah 1.530 orang di wilayah Pemerintahan Boalemo
Penegasan itu disampaikan oleh Abdul Rahman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Aspirasi DPRD Boalemo, Selasa (21/10/2025).
Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis, seperti status dan evaluasi tenaga PPPK paruh waktu, mekanisme tenaga outsourcing, pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Boalemo, hingga pengelolaan Koperasi Merah Putih.
Dalam kesempatan itu, Abdul Rahman menyoroti peran tenaga PPPK yang dinilai cukup membantu pelayanan publik di Boalemo. Namun, ia menekankan bahwa kontribusi tersebut harus dibarengi dengan kinerja yang terukur agar program ini benar-benar efektif dan tepat sasaran.
“Kinerja itu wajib. Kalau kinerja teman-teman yang 1.530 orang ini bagus sampai setahun ke depan, otomatis akan diperpanjang. Tapi tentu dinas terkait harus menilai secara ketat. Ini juga bagian dari upaya kita mengurangi angka pengangguran,” ujar Abdul Rahman Genti.
Selain menyoroti evaluasi kinerja, Abdul Rahman juga menekankan perlunya perhatian terhadap kekurangan tenaga kerja di wilayah terpencil, seperti Tangga Barito, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. Ia menilai perlu ada kebijakan yang memungkinkan pengangkatan tenaga baru untuk mengisi kekosongan tersebut.
“Di beberapa wilayah terpencil masih ada kekurangan guru dan tenaga medis. Harus dipikirkan bagaimana menempatkan tenaga baru di sana, karena tidak semua yang sudah tercover mau bertugas di daerah terpencil,” tambahnya.
Menanggapi hal itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Boalemo, Rahmat Biya, menjelaskan bahwa saat ini penilaian terhadap PPPK paruh waktu telah dilakukan melalui aplikasi e-Kinerja, yang memungkinkan pemantauan langsung terhadap kehadiran dan produktivitas pegawai.
“Sejak mereka diangkat menjadi ASN tenaga PPPK paruh waktu, mereka sudah masuk dalam sistem e-Kinerja. Kami bisa memantau siapa yang rajin, siapa yang sering absen, bahkan yang cepat pulang. Semua itu akan menjadi dasar evaluasi kami bersama dinas terkait untuk memutuskan perpanjangan atau pemberhentian,” jelas Rahmat.
Lebih lanjut, dirinya menambahkan bahwa tenaga paruh waktu yang dinilai layak akan diarahkan untuk mengisi kebutuhan di wilayah yang belum terjangkau oleh Pegawai penuh waktu, termasuk daerah-daerah terpencil.
“Untuk daerah seperti Tangga Barito yang belum diisi PNS, tenaga paruh waktu ini akan kami arahkan menjadi penuh waktu agar bisa menempati lokasi yang sulit dijangkau,” pungkasnya.
Dalam RDP tersebut turut dihadiri oleh perwakilan dari BKPSDM, BPKPD, Dinas Kumperin, Dinas Sosial, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Boalemo.
Upaya evaluasi dan pemerataan tenaga kerja ini diharapkan dapat memperkuat pelayanan publik di seluruh wilayah Boalemo, sekaligus memastikan setiap tenaga PPPK bekerja secara profesional dan berkinerja optimal.
