pagata.id | Langkah mengejutkan diambil oleh calon Ketua Umum KADIN Provinsi Gorontalo, Fauzan Fadel Muhammad.
Meski telah dinyatakan lolos verifikasi administrasi dan mengantongi dukungan mayoritas, Fauzan secara terbuka mengusulkan agar Musyawarah Provinsi (Musprov) KADIN Gorontalo ditunda sementara waktu.
Usulan ini diajukan demi memberi ruang bagi evaluasi proses, konsolidasi, serta penguatan persatuan di tubuh dunia usaha Gorontalo.
Pernyataan ini ditegaskan Fauzan untuk menepis anggapan bahwa usulan penundaan dipicu oleh kendala pendaftaran.
Sebaliknya, mantan Wakil Ketua Umum KADIN Gorontalo periode kepemimpinan Muhalim Litty ini telah menyelesaikan seluruh tahapan administrasi dan mengantongi lebih dari seratus basis dukungan pemilik Kartu Tanda Anggota (KTA) KADIN di wilayah tersebut.
Konsolidasi Masif dari Akar Rumput hingga Pimpinan Daerah
Rekam jejak Fauzan di KADIN Gorontalo terbilang solid.
Sejak April 2026, ia aktif merangkul berbagai elemen, mulai dari para senior, mantan Ketua Umum, pengurus lama dan baru, unsur caretaker, hingga asosiasi bisnis, UMKM, dan pengusaha muda.
Tak hanya itu, Fauzan juga gencar mengobarkan semangat kewirausahaan di kalangan akademisi melalui kuliah umum di Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
Di tingkat pemerintahan, silaturahmi politik dan organisasi turut digalang.
Fauzan telah menemui Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail serta Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie untuk meminta restu dan memaparkan gagasannya.
Komunikasi intensif ini bahkan mendorong munculnya figur-figur potensial di tingkat kabupaten dan kota, seperti:
Muhammad Rustam Arsyad di Pohuwato, Rivel Priyantoro Putra Pagau di Boalemo, Roman Nasaru dan Ra’is Nango di Kabupaten Gorontalo, Muhammad Rizki Ahmad dan Zulfikal Uloli di Bone Bolango, serta Hendra Nurdin di Gorontalo Utara.
Soroti Kendala Teknis KTA dan Gangguan Sistem Pendaftaran
Dinamika organisasi mulai memanas saat pelaksanaan Mukab dan Mukot.
Sejumlah pemilik KTA resmi, termasuk yang berada di dalam jaringan dukungan Fauzan, gagal terdaftar sebagai peserta akibat kendala input sistem.
Keluhan serupa juga ramai disuarakan oleh pengurus dan anggota KADIN Gorontalo di media sosial serta media massa, yang merasa kehilangan hak pilih meski memegang KTA aktif.
Puncak kendala teknis terjadi pada 11 September 2026, tepat di hari terakhir pendaftaran calon Ketua Umum.
Sistem pendaftaran online sempat mengalami down total.
Sebagai langkah penanganan cepat, tim Fauzan mengirimkan berkas lengkap melalui email ke pihak sekretariat dan panitia.
Meski sistem baru pulih satu jam sebelum penutupan, Fauzan berhasil menuntaskan seluruh proses unggah dokumen online tepat waktu.
Bukan Soal Menang Kalah, Melainkan Keadilan Prosedural
Bagi Fauzan, dinamika ini bukan lagi pertarungan meraih kemenangan belaka, melainkan ujian atas keadilan prosedural, transparansi, dan kesetaraan ruang partisipasi bagi seluruh anggota KADIN Gorontalo.
Penundaan Musprov dinilai menjadi jalan keluar terbaik untuk melakukan verifikasi ulang, evaluasi menyeluruh, serta rekonsiliasi.
Langkah ini penting agar Musprov tidak menyisakan perpecahan atau ganjalan hukum di kemudian hari, sehingga siapa pun Ketua Umum yang terpilih kelak memiliki legitimasi moral dan organisasi yang kuat.
Meskipun aktif mengurus bisnis di Jakarta, Fauzan menegaskan komitmennya untuk tidak memperuncing konflik internal dan tetap membuka ruang dialog demi kemajuan daerah.
“Menunda Musprov bukan berarti menunda kemajuan KADIN. Justru ini menjadi kesempatan agar KADIN Gorontalo melangkah ke depan dengan lebih bersatu, legitimate, dan bermartabat,” pungkasnya. **
