pagata.id | Tabrakan kepentingan antara upaya penyelamatan cagar budaya dan kepastian hukum kepemilikan privat mendadak berujung pada ancaman pidana yang lumayan menyita perhatian publik saat ini.
Wali Kota Gorontalo memosisikan Balai Kota di garda terdepan untuk menantang narasi Kementerian Kebudayaan terkait nasib eks Rumah Jawatan Pos dan Telegraf.
Sinetron Malam Kalah Rame Sama Drama Tembok Tua
Lupakan sejenak sinetron pilihan malam di televisi, Linimasa media sosial warga Gorontalo sampai tingkat nasional mendadak dihebohkan oleh urusan hukum penuh kejutan seru yang melibatkan pejabat pusat.
Bagaimana tidak, sebuah bangunan tua yang biasanya hanya dilirik saat orang butuh spot foto estetis, mendadak bikin dua instansi negara saling senggol dan berpotensi main lapor.
Tim Cagar Budaya Langsung Merasa Tidak Karuan
Di sudut sebelah kanan, ada tim yang peduli banget sama nilai sejarah. Kementerian Kebudayaan bersama para penggiat heritage langsung merasa tidak karuan begitu melihat kabar bangunan kolonial ini.
Bagi kubu ini, tumpukan batu bata tua itu bukan sekadar tembok lapuk, Ada memori kolektif kota, jejak peradaban komunikasi masa lalu, dan nilai sejarah bernilai tinggi banget.
Merobohkannya dianggap sama saja seperti menghapus satu bab penting dalam buku sejarah Gorontalo secara sepihak tanpa ada kompromi yang jelas bagi masyarakat luas.
Tim Balai Kota Datang Bawa Berkas Legal
Nah, di sudut sebelah kiri, Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea muncul membawa lembaran dokumen yang bikin suasana makin greget tapi tetap dalam koridor hukum yang berlaku santai.
Balai Kota datang bukan buat adu romantisme masa lalu, melainkan menyodorkan kenyataan pahit soal hukum pertanahan di Indonesia yang memang wajib dipatuhi oleh seluruh warga negara.
Satu hal menarik dari Balai Kota: bagaimana bisa sebuah bangunan dilabeli aset sejarah yang dilarang disentuh, sementara tanah di bawahnya berstatus hak milik pribadi yang dibeli sah?
Langkah Wali Kota mencabut aturan lama ditegaskan murni untuk merapikan benang kusut administrasi era lalu, bukan malah berubah profesi jadi mandor proyek pembongkaran fisik di lapangan.
Saling Lapor Biar Semua Pihak Lega
Pucuk penasaran, kasus unik ini tidak cuma berhenti atau mandek di ruang komentar netizen yang biasanya cuma bisa saling sindir tanpa menemukan jalan keluar yang pasti.
Balai Kota bahkan bersiap membawa sengkarut ini ke Bareskrim Polri demi membuktikan siapa yang sebenarnya keliru memahami aturan main dalam mengelola aset daerah maupun swasta.
Lantas, apakah sebuah bangunan otomatis jadi cagar budaya hanya karena usianya tua, meskipun berdiri di atas tanah warga yang sah dan memiliki bukti kepemilikan surat resmi?
Atau justru hak milik pribadi memang harus mengalah total demi alasan pelestarian sejarah kota agar generasi mendatang tetap bisa menikmati sisa peninggalan masa lalu tersebut? (pd)
