BOALEMO, pagata.id | Menonton dinamika politik di Kabupaten Boalemo belakangan ini memang seru-seru sedap. Di satu sisi, pemerintah daerah lagi pusing mengatur dompet daerah agar tidak jebol.
Di sisi lain, ada ekspektasi unik dari sebagian penonton bioskop politik lokal yang tampaknya rindu melihat drama korea versi parlemen penuh teriakan, gebrak meja, dan aksi saling tuding di depan kamera.
Begitu suasananya tenang sedikit dan para anggota dewan memilih duduk manis membahas pasal-pasal aturan yang bikin ngantuk di ruang rapat komisi, langsung muncul anggapan bahwa gedung rakyat sedang sepi penghuni.
Entah sejak kapan indikator kinerja wakil rakyat kita bergeser. Seolah-olah, seorang legislator baru dianggap bekerja kalau bicaranya memakai urat leher di media massa.
Kalau mereka memilih datang subuh, membaca tumpukan berkas anggaran, lalu berdiskusi kepala dingin dengan dinas terkait untuk mencari solusi administratif (misalnya soal hak-hak pegawai atau sinkronisasi iuran yang rumit itu), itu dianggap kurang estetik untuk dijadikan konten berita.
Padahal, menyelesaikan masalah birokrasi itu mirip seperti memperbaiki mesin jam dinding. Butuh obeng kecil, ketelitian, dan suasana yang tenang. Kalau diperbaiki pakai palu godam sambil teriak-teriak, yang ada jamnya malah hancur lebur.
Tapi ya begitu, bagi pencinta drama, kerja senyap tanpa riak itu membosankan. Mereka lebih suka melihat eksekutif dan legislatif baku hantam, tidak peduli apakah setelah berantem masalahnya selesai atau malah tambah rewel.
Repotnya jadi anggota dewan di Boalemo saat ini adalah serba salah posisi. Ketika mereka rajin hadir di acara koordinasi resmi antar-lembaga atau duduk bersama unsur pimpinan daerah lainnya demi memastikan kebijakan tidak menabrak aturan di kemudian hari, cap yang menempel langsung luar biasa: “wah, jangan-jangan sudah satu frekuensi demi mengamankan jatah dapur.”
Logika ini tentu menarik. Jadi, apakah eksekutif dan legislatif itu harus selalu pasang kuda-kuda seperti Tom and Jerry agar dianggap menjalankan fungsi kontrol.? atau harus ‘Hehengeta’ dulu baru dianggap kerja.?
Tentu tidak begitu jalannya pemerintahan daerah. Hubungan yang harmonis itu modal dasar. Lagipula, aturan soal hak keuangan dewan itu sudah dikunci rapat oleh undang-undang dari pusat.
Jadi, memelihara imajinasi bahwa anggota dewan bisa ‘dihukum potong uang jajan’ oleh bupati kalau terlalu kritis, sebenarnya adalah bentuk hiburan fiksi yang lumayan kreatif, meski fiktif.
Pada akhirnya, riuh rendahnya penilaian dari luar adalah bumbu penyedap saja. Parlemen Boalemo tampaknya paham bahwa tugas mereka adalah menghasilkan produk hukum dan anggaran yang beres, bukan mengumpulkan jumlah views atau komentar di media sosial.
Masyarakat Boalemo tentu sudah makin dewasa. Mereka tahu mana kerja nyata yang diselesaikan di atas meja, dan mana yang cuma sekadar akrobat kata-kata demi memancing suasana agar tetap hangat terlebih ketika musim politik mulai mendekat.
Yuk, minum kopi dulu biar tidak tegang! (pd)
