Boalemo, pagata.id – Sorotan terhadap kinerja salah satu pejabat di Dinas Kesehatan Boalemo semakin menonjol setelah berbagai laporan dan keluhan muncul dari internal instansi tersebut.
Situasi ini membuat Aliansi Jurnalis Boalemo (AJB) merasa perlu menyampaikan sikap resmi dan mendesak pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah evaluasi.
Ketua AJB, Boby Amir, meminta Bupati Boalemo, Rum Pagau, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap salah satu Kepala Subbagian (Kasubag) di Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo.
Desakan tersebut mencul setelah Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) Provinsi Gorontalo melaporkan dugaan monopoli dan tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat kesehatan serta bahan medis habis pakai.
Laporan bernilai lebih dari Rp50,9 miliar itu diserahkan koordinator GERAK, Abdul Wahidin Tutuna, kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan telah diteruskan ke Kejaksaan Tinggi Gorontalo untuk ditindaklanjuti.
Menurut Boby Amir, persoalan ini bukan hanya soal dugaan penyimpangan anggaran, tetapi juga terkait sikap oknum kasubag yang dinilai tidak kooperatif terhadap wartawan ketika hendak dimintai konfirmasi.
“Ada laporan bahwa oknum tersebut kerap menghindar ketika ingin dimintai klarifikasi. Padahal keterbukaan adalah bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya, Sabtu (15/11/2025)
Keluhan dari internal Dinas Kesehatan Boalemo turut memperkuat alasan perlunya evaluasi. Oknum kasubag tersebut disebut bersikap tidak profesional, bertindak seolah-olah sebagai kepala dinas, serta diduga menyebabkan keterlambatan dalam pengurusan tagihan gaji maupun tagihan lainnya.
Berbagai persoalan yang muncul di internal Dinas Kesehatan Boalemo dinilai semakin memperjelas urgensi evaluasi terhadap pejabat terkait.
Selain dugaan penyalahgunaan kewenangan, beberapa laporan juga menyebutkan adanya dampak langsung terhadap jalannya kegiatan dan proyek di dinas tersebut.
Kondisi ini membuat Ketua AJB menilai bahwa masalah tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.
“Banyak pekerjaan proyek di Dinas Kesehatan yang membutuhkan pengawasan dan manajemen yang tertib. Jika ada oknum yang bertindak di luar kewenangannya, itu berpotensi merusak sistem pemerintahan dan mengganggu pelayanan publik,” tegas Boby.
Dengan semakin banyaknya laporan dan keluhan yang bermunculan, Ketua AJB menilai bahwa penanganan cepat dari pemerintah daerah menjadi hal yang tidak dapat ditunda.
Lebih lanjut Menurut Boby, langkah tegas dari pimpinan daerah diperlukan agar berbagai persoalan yang mencuat tidak semakin memperburuk kepercayaan publik terhadap kinerja birokrasi.
Dirinya berharap Bupati Boalemo segera mengambil langkah evaluasi guna menjaga integritas birokrasi serta mendukung proses hukum yang sedang berjalan melalui keterbukaan informasi dan sikap kooperatif dari seluruh pihak. (**)
