Boalemo, pagata.id – Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar menjadi pembahasan penting dalam rapat paripurna DPRD Boalemo yang digelar pada Jumat (21/11/2025). Ketua Fraksi Golkar, Silfana Saidi, SE, menyampaikan dari beberapa pandangannya.
Rapat yang berlangsung di ruangan Sidang Paripurna itu, dirinya menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu lebih peka terhadap persoalan-persoalan mendesak yang setiap hari dirasakan masyarakat.
Dengan nada tegas namun tetap penuh empati, Silfana menyampaikan bahwa persoalan banjir tidak lagi dapat dianggap sebagai kejadian musiman semata, melainkan masalah serius yang terus mengancam kehidupan warga.
“Kami meminta agar persoalan banjir yang setiap tahun melanda sejumlah wilayah segera ditangani secara konkret dan berkelanjutan. Masyarakat tidak boleh terus-menerus menjadi korban dari kondisi ini,” ujar Silfana dalam rapat paripurna tersebut.
Tidak hanya menyoroti urgensi penanganan, Silfana juga merinci sejumlah wilayah yang menjadi langganan banjir setiap tahun. Ia menegaskan bahwa Kecamatan Tilamuta, khususnya Desa Mohungo, Piloliyanga, Ayuhulalo, dan Limbato, begitu pula di Kecamatan Botumoito yakni Desa Tutulo, serta beberapa desa di Kecamatan Paguyaman dan wilayah lain di Kabupaten Boalemo, harus segera mendapatkan penanganan yang jelas dan terencana.
“Wilayah-wilayah ini kita tahu bersama hampir setiap tahun di setiap hujan yang pasti terendam banjir. Oleh karena itu, kami meminta pemerintah daerah menyiapkan langkah penanganan yang jelas, terencana, dan tidak lagi bersifat sementara,” tegasnya.
Menurut Silfana, masyarakat sudah terlalu lama hidup dalam ancaman banjir yang berulang, sehingga pemerintah daerah harus bergerak lebih serius demi keselamatan dan kenyamanan warga.
Setelah membahas persoalan banjir, Ketua Fraksi Partai yang berlambang pohon beringin itu juga menyoroti masalah keterbatasan kuota LPG 3 kg yang dinilai sangat berdampak pada kehidupan masyarakat kecil.
Berdasarkan data terbaru, jumlah masyarakat miskin di Boalemo mencapai 20.000 hingga 21.000 jiwa, sementara kuota gas LPG 3 kg yang diterima daerah baru sekitar 16.000 tabung, sehingga masih terdapat kekurangan sekitar 12.000 tabung.
“Ketersediaan LPG 3 kg masih jauh dari kebutuhan riil di lapangan. Kami mendorong Perindag dan bagian ekonomi untuk segera mengupayakan penambahan kuota, karena masyarakat sangat bergantung pada LPG bersubsidi ini,” ungkap Silfana.
Sebagai legislator perempuan yang dikenal dekat dengan kaum ibu-ibu ini, kembali menegaskan bahwa kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi prioritas dalam penyusunan RAPBD 2026.
Menurutnya, aspirasi yang paling sering ia dengar dari kelompok perempuan adalah soal kondisi rumah tangga yang terpengaruh langsung oleh banjir dan keterbatasan energi.
“Setiap kali saya turun ke lapangan, yang pastinya pengeluhan utama oleh ibu-ibu bagaimana penanganan banjir sampai saat ini dan ketika pasokan LPG tidak mencukupi,” ujar Silfana.
Setelah mencermati Pidato Pengantar Bupati Boalemo terkait Rancangan APBD Tahun 2026, Fraksi Partai Golkar menyatakan menerima RAPBD tersebut untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dan tata tertib DPRD.
Menutup pandangannya, Silfana menyampaikan terima kasih atas perhatian seluruh peserta rapat dan memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian Pandangan Umum Fraksi Golkar. (pd)
