pagata.id | Buat kalian yang berkecimpung di dunia birokrasi, urusan data kadang jadi hal yang paling gampang ditunda-tunda.
Padahal, urusan update data yang kesannya sepele ini justru bisa bikin pimpinan kelabakan pas lagi butuh-butuhnya.
Hal tersebut disoroti Wakil Bupati Boalemo, Lahmuddin Hambali, saat menutup kegiatan Workshop Pembinaan dan Pengawasan Satu Data Daerah Kabupaten Boalemo di Cabana Resto and Resort, Jumat (28/8/2026).
Orang nomor dua dipemerintahan daerah idaman itu secara blak-blakan menyentil kebiasaan sebagian pegawai yang kerap santai dalam merapikan data instansi.
“Yang terjadi di kita kadang-kadang untuk meng-update data, mengisi datanya, agak sedikit malas-malas,” sentil Lahmuddin di hadapan para peserta.
Kebiasaan santai yang berulang ini, kata Lahmuddin, bikin pimpinan sering keteteran kalau pas lagi ada urusan mendadak di tingkat pusat.
Dirinya lantas membeberkan realita di lapangan ketika bupati harus mendampingi agenda penting di kementerian, namun terkendala ketersediaan data yang valid.
“Kami ini, kan, Pak Kadis, tiba-tiba saja Pak Bupati minta untuk didampingi di satu kementerian, misalnya. Kalau data kurang, jangankan bupati, jangankan menteri, dengan presiden pun kalau tidak ada data, apapun yang telah disepakati, kalau tidak akurat datanya, pasti itu tidak terkaver itu program,” terang Wabup.
Dampaknya, ketika data instansi mendadak dicari untuk kepentingan koordinasi, seisi kantor langsung sibuk melacak penanggung jawabnya.
Kondisi panik keliling kantor ini berujung pada kebingungan di tingkat pimpinan puncak.
“Sehingga pada saat dibutuhkan, kesana-kemari pikirannya: mau cari kepala dinas lah, cari kepala bidang, cari operator. Kalau semua tidak ada, maka bupati dengan wakil bupati gelap karena memang tidak ada data yang disajikan.” Tegasnya kembali
Lewat evaluasi tersebut, Lahmuddin mengimbau seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyudahi kebiasaan menunda pekerjaan.
Pembaruan data harus dijadikan prioritas agar setiap program pembangunan daerah berjalan mulus tanpa hambatan administrasi. (pd)
