BOALEMO, pagata.id – Masalah layanan kesehatan di wilayah terpencil kembali menjadi sorotan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Boalemo yang membahas Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 pada Selasa malam (23/9/2025).
Selain membahas angka pendapatan dan belanja daerah, Fraksi Partai Demokrat menekankan bahwa anggaran harus selaras dengan kebutuhan dasar masyarakat, terutama akses kesehatan yang masih jauh dari harapan.
Dalam dokumen pandangan yang ditandatangani Ketua Fraksi, Hardi Syam Mopangga, S.Pd., M.Si., dan Sekretaris Fraksi, Abdul Rahman Genti, S.Pd.I., Demokrat mencatat selain persoalan keuangan, perhatian serius diarahkan pada layanan kesehatan di dusun-dusun terpencil.
Abdul Rahman Genti menuturkan keluhan warga di Dusun Kilo 43, Desa Tangga Barito, sebagai gambaran betapa lambatnya penanganan kesehatan di daerah tersebut.
“Mati dulu baru bisa mendapatkan layanan kesehatan,” ungkapnya, mengimprovisasi keluhan warga untuk menunjukkan urgensi perbaikan akses dan keberadaan tenaga kesehatan.
Pernyataan itu bukan sekadar hiperbola. Dirinya menggambarkan betapa lambatnya penanganan kesehatan di dusun terpencil, di mana akses fisik dan keterbatasan tenaga medis membuat masyarakat rawan terlambat mendapat pertolongan.
Akses menuju puskesmas pembantu di dusun ini sangat terbatas, hanya bisa ditempuh melalui jalur sungai dan memakan waktu untuk menuju puskesmas di desa tetangga.
Kondisi ini menegaskan bahwa meskipun pendapatan daerah menurun, pelayanan dasar seperti kesehatan harus tetap menjadi prioritas, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil yang rentan mengalami keterlambatan penanganan.
Di Boalemo, seperti di banyak wilayah terpencil lainnya, kesehatan masih menjadi isu mendesak yang menuntut perhatian lebih dari pemerintah. Cerita warga yang terpaksa menunggu sampai kondisi memburuk untuk mendapatkan pertolongan, bukan sekadar catatan statistik, tetapi cermin nyata kondisi pelayanan publik yang perlu diperbaiki.
Fraksi Demokrat berharap suara mereka dapat membuka kesadaran bersama bahwa pembangunan daerah yang adil dan merata harus dimulai dari hal-hal paling dasar memastikan setiap warga bisa mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa hambatan.
