JAKARTA, pagata.id – Dalam menyusun anggaran, daerah kerap dihadapkan pada beragam persoalan. Mulai dari keterbatasan fiskal, penurunan transfer pusat, hingga aturan teknis yang terus berubah.
Kondisi ini tak jarang membuat daerah berada dalam posisi dilematis yang harus menyesuaikan diri dengan kebijakan nasional, namun pada saat yang sama dituntut menjawab kebutuhan masyarakat.
Situasi itulah yang mewarnai pertemuan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Boalemo bersama Sekretaris BPKAD dengan Ditjen Bina Keuangan Daerah (Kemendagri) di Jakarta, Selasa (30/9/2025).
Pertemuan tersebut membahas penyusunan RAPBD 2026 sekaligus membuka ruang diskusi mengenai sejumlah isu krusial yang memengaruhi kondisi keuangan daerah.
Dalam forum itu, anggota Banggar Muhammad Amin menyoroti arah kebijakan pusat yang dinilai belum jelas. Ia menekankan bahwa setiap keputusan fiskal pemerintah pusat akan langsung berimbas pada kemampuan daerah dalam merancang APBD.
Bagi Amin, kepastian desain APBN 2026 penting agar program-program prioritas yang menyentuh masyarakat tidak terganggu.
“APBD 2026 seperti apa desain pusatnya? Termasuk bagaimana program beasiswa akan dialokasikan,” kata Amin.
Sementara itu, Arman Naway menyinggung soal Dana Bagi Hasil (DBH). Menurutnya, penerimaan dari sektor sawit dan pertambangan yang masuk ke kas daerah terus menurun, meski daerah penghasil sudah memberi kontribusi besar.
Dirinya meminta kepastian agar royalti benar-benar bisa dirasakan masyarakat di daerah.
“Kami ingin kejelasan bagaimana royalti disalurkan ke daerah,” ucap Arman.
Menanggapi itu, Rooy Salamony dari Ditjen Bina Keuda menjelaskan DBH sawit tetap disalurkan sesuai ketentuan PP 12 dan PP 14. Ia juga memaparkan perubahan skema Dana Alokasi Umum (DAU) yang kini dialihkan ke program Inpres dengan total Rp1.300 triliun.
“Proposal harus diajukan melalui aplikasi KRISNA. Ada enam program prioritas pusat, antara lain Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Garuda,” jelas Rooy.
Isu lain yang mencuat adalah regulasi P3K dan tunjangan DPRD. Hardi Syam Mopangga mengingatkan bahwa beban belanja pegawai yang tinggi bisa mempersempit ruang fiskal daerah.
“Kenapa daerah harus menanggung porsi besar, sampai 30 persen, padahal ruang fiskal makin sempit?” ujarnya.
Rooy menegaskan aturan belum berubah. PP 12 tetap berlaku, dengan tunjangan DPRD menyesuaikan kemampuan daerah. Ia juga menyebut adanya kendala antar kementerian terkait P3K sehingga pemerintah daerah diminta menandatangani SPTJM.
“PP 12 tetap berlaku. Tunjangan DPRD menyesuaikan kemampuan daerah. Soal P3K, memang belum sinkron antar kementerian, sehingga dibutuhkan SPTJM yang ditandatangani kepala daerah,” katanya.
Ia menambahkan, jika belanja pegawai melampaui batas 30 persen, maka Dana Alokasi Umum (DAU) daerah akan dipotong.
Di akhir pertemuan, Sekretaris BPKAD Boalemo, Andes Adji, juga menanyakan kepastian alokasi beasiswa mahasiswa. Rooy memastikan program tersebut tetap dapat diakomodasi.
“Program beasiswa bisa dilaksanakan melalui Dinas Pendidikan maupun Kesra, termasuk untuk kegiatan keagamaan,” tutup Rooy
Pertemuan ini menjadi forum bagi DPRD Boalemo untuk menyuarakan tantangan daerah terkait anggaran, sekaligus membuka peluang koordinasi lebih erat dengan pusat. Tujuannya agar APBD 2026 seimbang antara kepentingan fiskal dan kebutuhan masyarakat.
Meski sejumlah isu masih menunggu tindak lanjut, pertemuan ini memberi ruang bagi DPRD Boalemo untuk menyuarakan kegelisahan daerah.
Harapannya, koordinasi yang lebih erat antara pusat dan daerah dapat memastikan APBD 2026 berjalan seimbang, tidak hanya untuk menjaga angka fiskal, tetapi juga demi kepentingan masyarakat di Boalemo. (*)
